JAKARTA – Guna memperkuat akurasi perencanaan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, SP., MM., M.Si (BBS), melakukan kunjungan kerja strategis ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Selasa (03/02/2026).
Bertempat di Gedung H lantai 8 Kantor Kemendagri, Jakarta, kehadiran Bupati BBS disambut langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si. Pertemuan ini berfokus pada sinkronisasi kebijakan dana transfer daerah untuk Tahun Anggaran 2026.
Fokus Bahasan Strategis
Audiensi tersebut membahas berbagai isu krusial terkait instrumen pendanaan daerah, di antaranya:
Mekanisme Pengalokasian & Penyaluran: Memastikan alur distribusi dana dari pusat ke daerah berjalan tepat waktu.
Optimalisasi Dana Transfer: Pembahasan mendalam mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).
Pemanfaatan APBD 2026: Penyelarasan program prioritas Kabupaten Muaro Jambi dengan regulasi fiskal terbaru.
Komitmen Tata Kelola Akuntabel
Bupati BBS menegaskan bahwa langkah konsultasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi pusat sangat diperlukan agar serapan anggaran tepat sasaran.
"Kami ingin memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai regulasi, akuntabel, dan tetap berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah adalah kunci," ujar Bupati BBS.
Seusai pertemuan, Bupati juga menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pihak Kemendagri. Ia optimis hasil konsultasi ini akan membawa dampak positif bagi efektivitas anggaran di Kabupaten Muaro Jambi.
"Terima kasih kepada Pak Dirjen atas penerimaan yang sangat baik. Semoga pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola anggaran daerah secara lebih efektif dan berorientasi pada kemajuan Kabupaten Muaro Jambi ke depan," pungkasnya.
Redaksi
Social Plugin