bpkad


 

Ketua DPRD Muaro Jambi airi hatta Minta Pemkab Prioritaskan Pelayanan Publik

 


MUARO JAMBI – Penurunan kapasitas anggaran daerah menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi dalam merancang arah pembangunan tahun 2027. Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan program kerja agar pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan optimal.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, usai memimpin rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Muaro Jambi, Senin (9/11/2026).

Aidi menjelaskan, merujuk pada nota pengantar pidato Bupati Muaro Jambi dalam rapat paripurna tersebut, proyeksi postur anggaran tahun 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini harus disikapi secara realistis dan strategis oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menegaskan, menyusutnya anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya laju pembangunan maupun menurunnya kualitas layanan kepada warga. Sebaliknya, situasi ini harus memacu pemerintah daerah untuk menyusun skala prioritas yang tajam dan tepat sasaran.

"Hari ini kita telah melaksanakan paripurna pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Jika mencermati pidato Bupati, anggaran kita memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun, apa pun kondisinya, pemerintah daerah harus tetap siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Aidi Hatta.

Melalui pembahasan Ranperda APBD 2027 ini, pihak legislatif akan mencermati secara ketat setiap usulan program dari eksekutif guna memastikan efisiensi anggaran serta keberpihakan pada kepentingan publik di Kabupaten Muaro Jambi. 


Dimas Prayoga