Di tengah masifnya tekanan _Colonial Development_, di tengah tekanan fiskal yang menjepit daerah hari ini, menswadayakan Sumber Daya Alam (SDA) untuk masyarakat lokal adalah solusi paling konkret bagi pemerintah sendiri untuk mensejahterakan masyarakat.
Berdasarkan kajian empirik MPRJ, data PDRB Provinsi Jambi yang tumbuh melambat dari 4,93% menjadi 3,91% di Triwulan III 2026, berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Di lokasi tambang emas, yang bekerja adalah penduduk lokal, bukan cukong.
Perlu kita garis bawahi: Penambang lokal bukan cukong feodal.
Kalau cukong atau feodal itu, kami MPRJ sepakat, mereka adalah perampok SDA dan penghisap darah rakyat. Mereka adalah musuh kita bersama.
Jadi hari ini, kalau kita kaji Pasal 33 UUD 1945 yang secara spesifik menyebutkan bahwa SDA dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu semua menjadi omong kosong jika tidak dijalankan.
Apalagi setelah terjadi pemotongan anggaran dari pusat ke daerah secara besar-besaran untuk menutupi program pemerintah pusat yang terkesan merugikan rakyat, bukan mensejahterakan rakyat.
Kalau kita analogikan: Pemerintah Pusat makan dagingnya, kami masyarakat hanya dapat mencium bau dagingnya.Berapa miliar hasil SDA Jambi yang ditarik pemerintah pusat, tapi hanya beberapa rupiah DBH yang dikirim kembali ke Jambi. Pemikiran saya, ini pantas disebut _Colonial Development_.
Dan yang lebih zolim lagi, kenapa saya katakan zolim? Fakta hari ini, masyarakat Jambi harus terkena imbas dari pembangunan pemerintah pusat yang menggunakan hutang. Contohnya IKN, Kereta Api Cepat, dan lain-lain yang sifatnya hutang negara, yang berdampak pada pemotongan anggaran dari pusat ke daerah.
Yang menikmati orang-orang di ujung sana, yang sakitnya di pangkal sini.
Sungguh, pemotongan anggaran dari pusat ke daerah merupakan kemunduran dari desentralisasi fiskal yang diperjuangkan oleh para aktivis '98 dulu.
Jadi hari ini, dengan beberapa fakta yang kami temukan, telah terjadi efek yang sangat positif bagi penambang lokal yang menambang di tanahnya sendiri, di kampung halamannya sendiri. Itu sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat asli setempat. Ingat, masyarakat lokal bukan cukong.
Tinggal pemerintah sendiri, bagaimana hari ini menentukan sikap terhadap kegiatan yang terbukti menguntungkan masyarakat. Sejujurnya, potensi ini harus *dibina, bukan malah dibinasakan.*
Kalau bukan mereka yang menikmati hasil SDA ini, lantas siapa lagi? Koruptor-koruptor yang berkedok pejabat yang katanya mengurus negara tersebut?
Maka Sikap MPRJ Terhadap Isu PETI Ini Kami Sepakat:
1. Pemerintah harus memperjuangkan untuk menswadayakan penambang lokal.
2. Musnahkan penambang feodal, cukong, dan backing PETI.
Penambang lokal dibina, bukan ditangkap.
Cukong dimusnahkan, bukan dilindungi.
MPRJ - Bersama Penambang Lokal.
Dimas Prayoga
Social Plugin